Tarif Lapisan Pajak Penghasilan RUU Harmonisasi Perpajakan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bakal segera disahkan di sidang paripurna DPR pada 5 Oktober 2021. Legislator dan pemerintah berencana mengubah istilah Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menjadi Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Nama RUU ini diubah sejalan dengan pembahasannya dengan anggota dewan.

RUU ini mencakup pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPh, implementasi pajak karbon, perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai (BKC), pengampunan pajak, dan ketentuan penghapusan sanksi pidana.

Salah satu perubahan yang cukup menarik terdapat pada tarif pajak penghasilan. Pemerintah  menaikan nilai lapisan penghasilan kena pajak dan menambah satu lapisan baru untuk penghasilan Rp 5 miliar ke atas. Dengan ini maka lapisan penghasilan kena pajak menjadi lima layer.

Dengan demikian, maka yang memiliki penghasilan di atas nominal tersebut atau Rp 5 juta per bulan akan dikenakan pajak. Misalnya, seorang pegawai perusahaan memiliki gaji sebesar Rp 5 juta perbulan atau setahun adalah Rp 60 juta per tahun, maka PKP nya adalah:

Penghasilan - PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) = PKP (Penghasilan Kena Pajak)

Rp 60 juta - Rp 54 juta = Rp 6 juta.

Rp 6 juta x 5% = Rp 300 ribu (Pajak Penghasilan yang dikenakan).

Dengan demikian, penghasilannya yang dikenakan pajak adalah Rp 6 juta. Dalam hal ini maka perhitungan pajaknya menggunakan lapisan pertama. Berdasarkan aturan tersebut, maka pajak yang dikenakan bagi pekerja yang memiliki penghasilan Rp 5 juta per bulan adalah Rp 300 ribu per tahun.